Jakarta, 05/03/14 (BP Konstruksi) – Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto W. Husaini menyampaikan informasi terbaru terkait Kebijakan Pengaturan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Asing, Rabu (05/03), dalam Forum Temu Wartawan. Prinsip pengaturannya adalah BUJK Asing wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha serta memilih salah satu bentuk entitas usaha. Entitas usaha tersebut yaitu pertama, mendirikan kantor perwakilan asing di Indonesia, membentuk kerjasama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi nasional untuk setiap pekerjaan konstruksi. Atau kedua, mendirikan perusahaan joint venture dengan maksimal kepemilikan modal asing 55 % untuk kontraktor dan 49 % untuk konsultan konstruksi.

Read Article

Tanpa penyedia jasa atau kontraktor yang baik dan kuat, maka tidak akan ada pembangunan infrastruktur. Dan merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk ’memampukan’ para kontraktor sehingga kompeten melaksanakan pembangunan. Termasuk memastikan agar pelaksanaan proyek berjalan lancar, dan hal tersebut tidak terkecuali dalam hal proses awal tender. Oleh karena itu, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto W. Husaini mengajak para pengguna jasa untuk menyamakan persepsi terkait dengan adanya perubahan kebijakan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014. “Jadi saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak lagi ditemukan permasalahan atau kesimpangsiuran regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan proyek”, ungkap Hediyanto saat membuka Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 di Semarang, Senin (17/04).

Read Article